Instrumen SPBE Kabupaten Kampar 2022 (Policy)

Section 1 of 2

Judul Tanpa Judul

Loading…

DATA DIRI PENGISI

Isian ini dibutuhkan untuk mengetahui sumber pengisian dan PIC yang melakukan Pengisian agar kedepan dapat berkomunikasi jika dibutuhkan data-data lebih. Maka dari itu mohon dengan sangat mengisi dengan data yang sebenar-benarnya. Terima kasih

Loading…

Pilih Organisasi Perangkat Daerah (Nama OPD)

Question Type

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar

Inspektorat Kabupaten Kampar

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kampar

Dinas Pendidikan,Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kampar

10.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

11.

Dinas Sosial Kabupaten Kampar

12.

Badan Kepegawaaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar

13.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar

14.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar

15.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

16.

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

17.

Dinas Pertanian,Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Kampar

18.

Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar

19.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

20.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar

21.

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kampar

22.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar

23.

Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak Kabupaten Kampar

24.

Badan Perencanaan ,Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar

25.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

26.

Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

27.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar

28.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar

29.

Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

30.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar

31.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar

32.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar

33.

Add option

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

OPD Lainnya

Question Type

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

Nama Lengkap (Sesuai KTP)*

Question Type

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

Email (Tuliskan email yang valid)*

Question Type

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

Nomor Hp (Tuliskan no hp/wa yang aktif)*

Question Type

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

Title

Terimakasih telah melengkapi data diri, silahkan klik tombol "NEXT" untuk melanjutkan...

Loading…

After section 1

Section 2 of 2

Policy

I. Penyusunan dan Pengelolaan Kebijakan

1. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Arsitektur SPBE ? [SPBE1]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memuat secara lengkap pengaturan mengenai referensi Arsitektur dan domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE).

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah telah mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan kebijakan internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal Arsitektur Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

2. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah? [SPBE2]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit TIK).

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keselarasan antara Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

3. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Manajemen Data? [SPBE3]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

3. Kondisi: Kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.

4. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal Manajemen Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

4. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE? [SPBE4]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi.

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi, siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

5. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Layanan Pusat Data? [SPBE5]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data telah mengatur penggunaan Layanan Pusat Data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional serta mengatur penggunaan Layanan Pusat Data Nasional. Selain itu, kebijakan internal terkait penggunaan Layanan Pusat Data di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi. serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

6. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah? [SPBE6]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

7. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah? [SPBE7]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Selain itu, kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

8. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi? [SPBE8]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum tersedia.

2. Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap mengenai cakupan Manajemen Keamanan Informasi (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi mengatur seluruh cakupan Manajemen Keamanan Informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah mengatur penerapan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal terkait Manajemen Keamanan Informasi telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

9. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Audit TIK? [SPBE9]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum tersedia.

2. Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

10. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE? [SPBE10]

Question Type

1. Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum tersedia.

2. Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

3. Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi, dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

4. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah, serta kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direview dan dievaluasi secara periodik.

5. Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil review dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

11. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait proses bisnis (alur kerja) yang terintegrasi? [SPBE11]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait standardisasi penyusunan proses bisnis.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung standardisasi penyusunan proses bisnis.

3. Kebijakan internal telah mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan telah mendukung integrasi proses bisnis antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

12. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK? [SPBE12]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan sebagian muatan dari rencana induk SPBE.

3. Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang menyelaraskan dengan seluruh muatan dari rencana induk SPBE.

4. Kebijakan internal telah mendukung pengaturan perencanaan dan penganggaran TIK yang mencakup integrasi SPBE antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

13. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai? [SPBE13]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, hanya sebagian aplikasi umum berbagi pakai telah diatur dalam kebijakan internal tersebut.

3. Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan semua aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung pengaturan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

14. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik? [SPBE14]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem naskah dinas elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem naskah dinas elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem naskah dinas elektronik dengan sistem naskah dinas elektronik sejenis atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

15. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian? [SPBE15]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem kepegawaian.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem manajemen kepegawaian pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kepegawaian di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kepegawaian dengan sistem manajemen kepegawaian Badan Kepegawaian Negara atau sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

16. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran? [SPBE16]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem manajemen perencanaan dan penganggaran pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen perencanaan dan penganggaran di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

17. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan? [SPBE17]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem manajemen keuangan pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen keuangan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen keuangan dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

18. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja? [SPBE18]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem manajemen kinerja pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Saudara.

3. Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem manajemen kinerja di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem manajemen kinerja dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

19. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik? [SPBE19]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem pengadaan secara elektronik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal telah mendukung pengaturan seluruh kebutuhan dari sistem pengadaan secara elektronik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem pengadaan secara elektronik dengan sistem aplikasi lain dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

20. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik? [SPBE20]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem pengaduan publik pada sebagian kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pengaduan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan mendukung kebutuhan integrasi sistem pengaduan publik dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

21. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)? [SPBE21]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung seluruh kebutuhan dari sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

22. Apakah Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara telah memiliki kebijakan internal untuk WBS? [SPBE22]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait WBS.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung pengaturan WBS pada sebagian kebutuhan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung seluruh kebutuhan WBS di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan internal mendukung kebutuhan integrasi WBS dengan sistem aplikasi lain di dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

23. Apakah instansi Saudara telah memiliki kebijakan internal, terkait sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara? [SPBE23]

Question Type

1. Terdapat konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

2. Kebijakan internal telah ditetapkan, dan mendukung sebagian kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

3. Kebijakan internal telah mendukung seluruh kebutuhan dari sistem pelayanan publik di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

4. Kebijakan mendukung kebutuhan dari sistem pelayanan publik antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Saudara.

5. Kebijakan internal dipantau, dinilai, dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

24. Apakah kebijakan keamanan informasi sudah ditetapkan secara formal, dipublikasikan kepada semua staf atau karyawan, dan dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang membutuhkannya? [KM50]

Question Type

1. Tidak Memiliki.

2. Dalam perencanaan.

3. Dalam penerapan atau diterapkan sebagian.

4. Diterapkan secara menyeluruh.

5. Dievaluasi dan ditindaklanjuti.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

25. Apakah seluruh kebijakan dan prosedur keamanan informasi dievaluasi kelayakannya secara berkala? [KM67]

Question Type

1. Tidak Memiliki.

2. Dalam perencanaan.

3. Dalam penerapan atau diterapkan sebagian.

4. Diterapkan secara menyeluruh.

5. Dievaluasi dan ditindaklanjuti.

6. N/A

Add option

add "Other"

…

Answer key

(0 points)

Required

Loading…

Terima Kasih sudah Berkontribusi

Loading…

Link to Sheets

Not accepting responses

Accepting responses

Message for respondents

This form is no longer accepting responses

Summary

Question

Individual

Insights

Total points distribution

Loading responses…

Judul Tanpa Judul

DATA DIRI PENGISI

Pilih Organisasi Perangkat Daerah (Nama OPD)

Copy